7PMNEWS.ID, MERAUKE-Pemprov Papua Selatan menggelar Workshop Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke Dokumen Rencana Daerah dan Penyusunan SK Perubahan atas Penetapan Target 2026 yang berlangsung sejak 19 Mei dan tuntas 21 Mei 2026 di Halogen Hotel.
Hajatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus & Kesejahteraan Rakyat, Setda Provinsi Papua Selatan, Karmin Eko E. Wador , S.STP, MSi.
Dalam sambutannya Karmin Eko menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Tim SKALA yang sejak kehadirannya telah membantu pemerintah provinsi memberikan bantuan teknis secara maksimal.
Kabiro meminta kepada seluruh OPD Pengampu dilingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk memanfaatkan kegiatan ini dengan maksimal sebagai forum koordinasi, konsultasi, dan sebagai wadah penguatan kapasitas penerapan SPM.
Jebolan S2 Jatinangor 2008 itu berharap adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelaporan, penginputan data, monitoring dan evaluasi penerapan SPM secara berkelanjutan dan memastikan melakukan integrasi SPM kedalam dokumen anggaran daerah untuk memastikan ketersediaan sumber dana pemenuhan SPM.
Sementara Ricky Firmansyah, Manager SKALA , menjelaskan bahwasanya
SKALA merupakan program kemitraan antara Pemerintah Indonesia – Australia untuk akslerasi layanan dasar yang bertujuan untuk mempercepat pengetasan kemiskinan dan memperkuat tata Kelola pemerintahan dengan memastikan layanan dasar yang merata dan inklusif bagi Masyarakat rentan.
Ricky menegaskan, pihaknya telah membangun kemitraan di 10 Provinsi dari Sabang sampai Merauke.
“Melalui kegiatan workshop ini, ada 2 hal yang menjadi tujuan penting. Yakni , berkaitan dengan Koorbinwas Tim Penerapan SPM kepada Kabupaten, integrasi SPM kedalam Dokumen Perencanaan Darah tahunan dan kedua berkaitan dengan Masukan terhadap Revisi UU 23/2014 khususnya dalam pembagian urusan layanan dasar, ” ujar Ricky
Masih menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi 5 tahun terakhir, terjadi perubahan perbaikan terkait layanan SPM di Provinsi Papua Selatan yang menggambarkan upaya konsisten yang telah dilakukan di pemerintah daerah.
“Tahun ini kita mendorong daerah untuk mulai kegiatan sejak TW I, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang cenderung baru sibuk ketika di akhir TW IV. Harapannya kita bisa mulai sejak dini sehingga bisa mengantisipasi berbagai tantangan yang sebelumnya dihadapi ” urai Ricky menutup sambutan.
Kegiatan workshop yang difasilitasi SKALA bekerjasama dengan Bagian Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesejahteraan Rakyat ini dihadiri Bapperida, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Satpol PP provinsi dan perwakilan 4 Kabupaten, Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat. *
