7PMNEWS.ID, JAKARTA-Bupati Minahasa, Dr Joune Ganda menjadi satu dari sedikit tokoh berpengaruh yang diundang khusus lembaga survei top, Indikator Politik Indonesia dalam riset nasional terbaru mereka yang bertajuk “Representasi Politik di Indonesia”.
Joune Ganda, menjadi salah satu tokoh kunci yang diwawancarai langsung oleh tim peneliti di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).
Pemilihan yang dilakukan Indikator Politik Indonesia dengan melibatkan Joune Ganda tidak sembarangan. Selain memiliki rekam jejaknya mentereng dalam memimpin Minahasa Utara, kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dinilai mampu merepresentasikan dinamika dan suara riil pemerintah kabupaten di tingkat nasional.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Abdul Aziz, mengungkapkan bahwa riset berskala nasional ini menyasar sekitar 300 kepala daerah—baik bupati maupun wali kota—yang terpilih untuk periode 2025-2030.
”Tujuan utamanya adalah memotret secara utuh peta kepemimpinan daerah pasca-Pilkada. Kami ingin menggali mendalam mengenai rekam jejak, latar belakang sosial-ekonomi, serta pandangan strategis mereka terhadap arah demokrasi dan tata kelola pemerintahan ke depan,” ujar Abdul Aziz dalam keterangannya.
Dalam sesi wawancara tersebut, Joune Ganda memaparkan analisis kritis mengenai tantangan politik pasca-kontestasi di daerah. Ia menegaskan bahwa esensi dari representasi politik bukan sekadar memenangkan jabatan struktural, melainkan bagaimana mengejawantahkan amanah rakyat menjadi kebijakan yang berdampak konkret.
Menurut Joune Ganda, ujian sesungguhnya bagi kepala daerah saat ini adalah merawat dan membangun kembali kepercayaan publik (public trust).
”Kunci kepemimpinan daerah hari ini terletak pada transparansi dan pelayanan yang inklusif. Kita harus memastikan kebijakan lokal yang lahir benar-benar pro-rakyat, adil, dan mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat,” kata Sekjen Apkasi tersebut.
Selain membahas visi kepemimpinan, riset komprehensif ini juga membedah isu-isu krusial lain, termasuk representasi gender di birokrasi, efektivitas kebijakan lokal, hingga harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Diketahui, hasil akhir dari riset nasional ini nantinya akan diproyeksikan sebagai bahan evaluasi makro sekaligus referensi strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi dan akselerasi pembangunan di Indonesia. *
^irvine ferrari
