7PMNEWS.ID, TONDANO– Pencegahan korupsi menjadi prioritas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pencegahan korupsi dengan menjadikan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan pembenahan tata kelola pemerintahan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr Lynda Watania, MM, M.Si, menegaskan hal tersebut saat menghadiri Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Sosialisasi Antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa, yang digelar di SMP Negeri 1 Tondano, Selasa September 2026.
Hajatan yang digagas Inspektorat Kabupaten Minahasa tersebut turut dihadiri Ketua Paksi Sulut Dr Magdalena Wulur, SE, MAP, Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Leonny Mongi, Kaban Inspektorat Minahasa Dr Vicky Ch. Tanor, S.Pi., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan Drs Arthur N Palilingan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ricky Laloan, SH, serta para kepala sekolah se-Kabupaten Minahasa.
Lynda Watania menekankan bahwa hasil SPI KPK tidak boleh hanya dipandang sebagai angka atau dokumen evaluasi. SPI harus menjadi cermin untuk melihat secara terbuka titik-titik rawan korupsi sekaligus kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita harus mengakui secara jujur kelemahan yang masih ada, baik dalam aspek sistem tata kelola, transparansi, pelayanan publik maupun faktor integritas individu aparatur sipil negara,” ujar Lynda.
Ia mengatakan, pemetaan kerawanan melalui SPI harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Terutama pada sektor yang memiliki potensi terjadinya penyimpangan, seperti pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa hingga manajemen sumber daya manusia.
Lynda Watania pun meminta seluruh jajaran Pemkab Minahasa, termasuk para kepala sekolah, mempelajari rekomendasi hasil SPI dan segera menutup berbagai celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk praktik korupsi.
“Kiranya seluruh jajaran pemerintah daerah dan para kepala sekolah untuk mempelajari rekomendasi hasil SPI serta menutup berbagai celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi, khususnya pada sektor pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen sumber daya manusia,” tegasnya.
Di sisi lain, Ia menyambut positif keterlibatan Forum Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Sulawesi Utara dalam memperkuat pendidikan dan pencegahan korupsi di Minahasa.
Menurutnya, Paksi Sulut dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun benteng pencegahan korupsi, bukan hanya di lingkungan birokrasi, tetapi hingga ke tingkat masyarakat.
“Melalui kerja sama ini kita ingin membangun benteng pertahanan moral dan sistemik yang lebih kuat,” katanya.
Ia menegaskan, kesepakatan bersama yang ditandatangani tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Harus ada tindak lanjut berupa edukasi, asistensi dan penyuluhan antikorupsi secara masif.
“Saya berharap Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara dapat membantu kami melakukan edukasi, asistensi dan penyuluhan antikorupsi yang menyasar hingga ke tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa,” ungkapnya.
Sekda juga mengingatkan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya persoalan membangun sistem dan regulasi. Faktor integritas aparatur menjadi kunci utama.
“Korupsi tidak akan bisa diberantas hanya dengan sistem yang canggih jika tidak dibarengi dengan integritas manusianya,” tegas Lynda.
Karena itu, seluruh ASN diminta menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat Minahasa menginginkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Karena itu, kepercayaan publik harus menjadi sesuatu yang dijaga oleh seluruh aparatur.
“Kepercayaan publik adalah aset terbesar kita. Mari kita jaga kepercayaan itu dengan menolak segala bentuk gratifikasi, suap maupun pungutan liar,” tandasnya.
Menutup sambutannya, Lynda Watania menyampaikan apresiasi kepada Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara atas kolaborasi yang dibangun bersama Pemkab Minahasa.
“Mari kita bergandengan tangan, satukan langkah demi mewujudkan Minahasa yang maju, berintegritas dan bebas dari korupsi,” pungkasnya. *
^eric merentek
