7PMNEWS.ID, MANADO-Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., menghadiri secara langsung kegioatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Republik Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11).
Kehadiran Gubernur dalam forum strategis ini menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengoptimalkan sinergi lintas sektor guna mendukung pembangunan nasional serta menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, menyerahkan 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Ia menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk mengetahui secara persis bagian mana dari suatu kebijakan yang belum berjalan, mengapa hal itu terjadi, siapa yang mempunyai kewenangan menyelesaikannya, serta keputusan apa yang diperlukan agar penanganan persoalan lintas sektor dapat berjalan secara terpadu.
Lebih lanjut, Menko Yusril mengingatkan seluruh jajaran pimpinan instansi pusat dan daerah mengenai pentingnya menjaga marwah pemerintahan dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas kenegaraan.
Menko Yusril juga menggarisbawahi bahwa kualitas sebuah rekomendasi kebijakan tidak diukur dari panjangnya dokumen ataupun banyaknya rapat yang telah dilaksanakan, melainkan dari kemampuan rekomendasi tersebut dalam membantu instansi penerima mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran guna mengurangi dan menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.
Terkait tindak lanjutnya, ia secara tegas meminta agar seluruh rekomendasi yang diserahkan tidak hanya berhenti dan berujung menjadi arsip administrasi semata, melainkan wajib ditindaklanjuti secara berkala melalui rencana aksi, pembagian peran yang jelas, serta pemantauan yang berkelanjutan.
Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis di kawasan timur Indonesia, Sulawesi Utara berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh kebijakan daerah di bidang hukum, perlindungan HAM, pelayanan keimigrasian, hingga pemasyarakatan berjalan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
Gubernur menekankan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi, mengevaluasi efektivitas regulasi, serta memastikan setiap program pembangunan di Bumi Nyiur Melambai memberikan kepastian hukum dan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan nasional yang penting ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga penegak hukum, serta sejumlah kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh penjuru tanah air.
Melalui keikutsertaan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara siap melangkah bersama pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. *
^andrea anastasya
