7PMNEWS.ID, AIRMADIDI–Persaingan menuju kursi Hukum Tua (Kumtua) di Kabupaten Minahasa Utara semakin mengerucut. Sebanyak 90 bakal calon Hukum Tua dari 13 desa mengikuti seleksi tambahan dalam rangka Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) Serentak 2026, Selasa, 17 November 2026.
Seleksi yang berlangsung di SMK Negeri 1 Airmadidi tersebut menjadi tahapan penting untuk menyaring bakal calon di desa-desa yang memiliki jumlah pendaftar lebih dari lima orang.
Lewat tahapab ujian ini, setiap desa nantinya hanya dapat melanjutkan maksimal lima bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon Hukum Tua.
Tahapan seleksi secara resmi dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Novly Wowiling, didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Umbase Mayuntu, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Alfons Jorry Tintingon.
Dalam laporannya, Umbase Mayuntu menjelaskan bahwa seleksi tambahan merupakan mekanisme yang wajib dilaksanakan apabila jumlah bakal calon Hukum Tua di suatu desa melebihi lima orang.
Dari 17 desa yang sebelumnya masuk dalam tahapan seleksi tambahan, setelah pemeriksaan berkas terdapat empat desa yang tidak lagi memerlukan ujian karena jumlah bakal calon tersisa lima orang.
Dengan demikian, ujian kali ini diikuti 90 peserta dari 13 desa. Sementara tiga desa, yakni Tareral, Kewilang, dan Airmadidi, tidak memiliki peserta seleksi tambahan.
SEKDA: SELEKSI HARUS BEBAS INTERVENSI
Sekda Novly Wowiling menegaskan bahwa Pemkab Minahasa Utara memberikan perhatian serius terhadap seluruh rangkaian Pilhut Serentak 2026.
Ia mengingatkan bahwa setiap tahapan harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip transparansi, keadilan, profesionalitas, dan objektivitas.
Menurut Novly, seleksi tambahan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan bakal calon yang melanjutkan tahapan benar-benar memenuhi persyaratan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berkomitmen agar seluruh tahapan Pilhut ini berjalan dengan baik. Kita ingin memastikan bahwa setiap proses dilaksanakan berdasarkan aturan, dengan mengedepankan prinsip transparansi, keadilan, serta objektivitas,” tegas Novly.
Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan ujian tidak boleh dipengaruhi kepentingan tertentu. Karena itu, penyusunan soal dan pelaksanaan ujian dipercayakan kepada tim yang bertanggung jawab sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Novly meminta seluruh peserta mengikuti ujian dengan serius, mengandalkan kemampuan masing-masing, serta menghormati hasil seleksi.
Sekda mengakui bahwa dalam setiap proses penyaringan tentu ada peserta yang berhasil melanjutkan ke tahapan berikutnya dan ada pula yang belum memperoleh kesempatan.
“Dalam setiap seleksi tentu ada yang dinyatakan lulus dan ada yang tidak lulus. Tidak mungkin seluruh peserta dinyatakan lolos, karena proses ini memang bertujuan menyaring bakal calon sehingga setiap desa nantinya memiliki maksimal lima calon Hukum Tua,” ungkapnya.
JAGA PERSAUDARAAN, HORMATI HASIL SELEKSI
Lebih jauh, Novly mengajak seluruh bakal calon untuk menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Menurutnya, perbedaan hasil seleksi tidak boleh menjadi pemicu perselisihan, apalagi sampai merusak hubungan persaudaraan di tengah masyarakat desa.
Bagi peserta yang dinyatakan lolos, ia menyampaikan selamat untuk melanjutkan tahapan berikutnya. Sementara bagi yang belum berhasil, diharapkan dapat menerima hasil dengan lapang dada.
Keberhasilan Pilhut, kata Novly, tidak hanya diukur dari siapa yang terpilih, tetapi juga dari bagaimana seluruh proses berlangsung secara tertib, jujur, transparan, dan kondusif.
Pemkab Minut bersama DPRD dan seluruh unsur terkait, lanjutnya, terus memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa agar mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, serta komitmen membangun desa.
MASUK TAHAP PENETAPAN CALON
Sesuai jadwal yang disampaikan panitia, hasil ujian tertulis akan diumumkan pada sore hari setelah pelaksanaan seleksi. Lima bakal calon dari masing-masing desa yang memenuhi ketentuan akan melanjutkan ke tahapan berikutnya.
Selanjutnya, pada 18–20 November 2026 dijadwalkan penetapan calon Hukum Tua sekaligus pencabutan nomor urut.
Seleksi tambahan ini menjadi salah satu tahapan krusial dalam rangkaian Pilhut Serentak 2026 di Minahasa Utara.
Pemerintah daerah berharap seluruh proses dapat berjalan lancar dengan dukungan panitia, peserta, pemerintah desa, dan masyarakat.
Pada akhirnya, Pilhut bukan sekadar kompetisi memperebutkan jabatan Hukum Tua. Lebih dari itu, momentum ini menjadi bagian penting dalam menentukan arah kepemimpinan dan masa depan pembangunan di desa masing-masing.
Demokrasi desa yang berkualitas harus dimulai dari proses seleksi yang jujur, terbuka, adil, dan menghasilkan calon pemimpin yang benar-benar siap mengabdi kepada masyarakat. *
^irvine ferrari
