7PMNEWS.ID, TONDANO–Persoalan kebutuhan hunian layak masih menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa. Data sementara menunjukkan sekitar 30 ribu warga belum memiliki rumah, sementara hampir 5.000 unit rumah lainnya masuk kategori tidak layak huni dan membutuhkan penanganan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemkab Minahasa dalam mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah yang merupakan salah satu agenda strategis pemerintah pusat.
Komitmen itu ditegaskan Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Diseminasi dan Implementasi Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan Dina Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa, di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Jumat, 14 November 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I, Ir. Erpika Ansela Surira, S.T., M.T., Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa, Daudson Rombon, S.T., serta para camat, lurah dan hukum tua se-Kabupaten Minahasa.
Dalam arahannya, Wabup Vanda Sarundajang menekankan bahwa rumah layak huni bukan sekadar kebutuhan fisik, melainkan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, penanganan persoalan perumahan membutuhkan komitmen serta keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan.
Menurutnya, Program Tiga Juta Rumah merupakan peluang strategis untuk mempersempit kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan hunian yang layak. Namun, keberhasilan program tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menjelaskan, rumah tidak layak huni di Minahasa tersebar dalam sejumlah kategori kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat. Kondisi ini membutuhkan pemetaan yang cermat agar intervensi pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah pusat sudah memberikan program yang sangat baik, sehingga pemerintah daerah sampai ke tingkat desa dan kelurahan harus bersinergi, terutama dalam menyiapkan data yang akurat agar bantuan dapat tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih jauh, Wakil Bupati mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali nilai gotong royong melalui budaya Mapalus sebagai kekuatan sosial masyarakat Minahasa.
Ia mendorong setiap wilayah mengembangkan program Mapalus yang konkret, termasuk dalam mendukung penyediaan dan peningkatan kualitas rumah layak huni. Dengan demikian, upaya pemerintah tidak hanya bertumpu pada bantuan program, tetapi juga diperkuat oleh partisipasi aktif masyarakat.
Melalui koordinasi lintas pemerintahan ini, Pemkab Minahasa berharap implementasi Program Tiga Juta Rumah dapat berjalan lebih terarah, terukur dan tepat sasaran. Sinergi pemerintah pusat hingga desa dan kelurahan menjadi kunci untuk menjawab persoalan kebutuhan perumahan sekaligus menghadirkan hunian yang lebih layak bagi masyarakat. *
^eric merentek
