7PMNEWS.ID, MANADO–Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) berhasil memenangkan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) terkait persoalan lingkungan hidup di PT Futai Sulawesi Utara.
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado menolak seluruh gugatan warga dalam perkara Nomor 33/G/LH/2026/PTUN.MDO.
Putusan tersebut dibacakan pada Kamis (12/11/2026) oleh majelis hakim yang diketuai Erick Siswandi Sihombing, S.H., M.H. Dalam perkara ini, Pemprov Sulut berkedudukan sebagai Tergugat I.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Majelis juga menetapkan biaya perkara sebesar Rp836.000 yang dibebankan kepada para penggugat.
Menanggapi putusan tersebut, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Budi Paskah Yanti Putri, S.H., M.H., menyampaikan rasa syukur sekaligus menegaskan bahwa Pemprov Sulut menghormati keputusan majelis hakim.
Menurutnya, putusan tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang harus dihormati seluruh pihak. Ia juga menegaskan bahwa langkah dan kebijakan pemerintahan yang ditempuh Pemprov Sulut telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Syukur, Puji Tuhan. Kami menghormati putusan majelis hakim. Ini menjadi bagian dari proses hukum yang telah berjalan dan menunjukkan bahwa langkah pemerintah provinsi didasarkan pada aturan yang berlaku. Meski demikian, kami tetap menghargai hak masyarakat untuk mencari keadilan melalui jalur hukum,” ujar Budi Paskah Yanti.
Ia menambahkan, Pemprov Sulut tetap berkomitmen menjalankan pemerintahan sesuai koridor hukum, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta prinsip perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa Biro Hukum Setda Provinsi Sulut akan terlebih dahulu mempelajari salinan putusan secara lengkap untuk memahami pertimbangan hukum majelis hakim.
Selain itu, Pemprov Sulut akan mencermati perkembangan perkara, termasuk kemungkinan langkah hukum lanjutan yang dapat ditempuh para pihak.
Putusan Belum Inkracht, Banding Masih Terbuka
Meski gugatan warga telah ditolak seluruhnya, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Artinya, para pihak masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, Pemprov Sulut menegaskan tetap menghormati seluruh tahapan proses hukum yang berjalan. Pemerintah provinsi juga berkomitmen menjaga tata kelola pemerintahan yang taat hukum dan transparan, sekaligus mengedepankan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.
^irvine ferrari
