7PMNEWS.ID, RATAHAN — Kelangkaan BBM jenis solar di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Sulawesi Utara, terus memicu keresahan masyarakat, khususnya para sopir truk yang setiap hari membutuhkan solar untuk menjalankan aktivitas mereka.
Dalam beberapa hari terakhir, antrean panjang kendaraan berbahan bakar solar terlihat di sejumlah SPBU, di antaranya SPBU Ratahan, SPBU Tababo dan SPBU Tombatu.
Kondisi tersebut membuat para sopir harus mengantre berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya untuk mendapatkan solar.
<Di tengah kelangkaan tersebut, muncul dugaan adanya permainan distribusi solar oleh pihak-pihak tertentu yang oleh masyarakat disebut sebagai “mafia solar”.
Sejumlah sopir mengaku melihat adanya kendaraan tertentu yang diduga mendapatkan pelayanan lebih dahulu, termasuk pengisian solar menggunakan galon maupun kendaraan yang diduga telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar.
Kondisi ini dinilai menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang telah lama mengantre.
Bahkan, situasi di lapangan disebut nyaris memicu kericuhan akibat kekecewaan para sopir yang merasa harus menunggu, sementara kendaraan tertentu diduga mendapatkan pelayanan lebih dahulu.
Salah seorang sopir bahkan mengaku mendapat jawaban yang tidak masuk ajal dari petugas SPBU ketika hendak mengisi solar.
“jawaban nya harus setor dulu ke polres ” ujar sopir tersebut.
Pernyataan itu kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai mekanisme sebenarnya dalam penyaluran solar di sejumlah SPBU di Mitra.
Anggota DPR RI Soroti Kelangkaan Solar
Persoalan ini juga mendapat perhatian Anggota DPR RI Komisi III dari daerah pemilihan Sulawesi Utara, Marthin Daniel Tumbelaka (MDT).
Selama kurang lebih tiga pekan, MDT disebut memantau langsung kondisi kelangkaan BBM jenis solar di wilayah Minahasa Tenggara.
Melalui pernyataan yang diunggah melalui akun media sosialnya, MDT mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat yang kesulitan mendapatkan solar.
“Saya sangat menyesal sekali situasi ini boleh terjadi, apalagi terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara yang pemimpinannya pemilik SPBU, tapi membiarkan masyarakatnya menderita karena sulit memperoleh BBM,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menambah sorotan terhadap persoalan distribusi solar yang hingga kini masih dikeluhkan masyarakat.
Masyarakat berharap perhatian dari wakil rakyat di tingkat pusat dapat mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut penyebab kelangkaan secara transparan.
Aktivis Tantang Kapolda Sulut Berantas Mafia Solar
Aktivis asal Minahasa Tenggara, Falen Kandou, turut angkat bicara. Ia merasa bingung karena hampir seluruh SPBU di Minahasa Tenggara milik bupati kenapa seperti dibiarkan hal ini terjadi dan bukan baru kali ini SPBU milik Bupati Mitra jadi sotoran oleh sebab itu Kandou meminta Kapolda Sulawesi Utara yang baru, Brigjen Pol Yudo Hermanto, memberikan perhatian serius terhadap dugaan permainan kotor oknum oknum mafia solar
Kandou bahkan menantang Kapolda Sulut untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga bermain dalam distribusi solar.
“Kami menantang Kapolda Sulut yang baru, Brigjen Pol Yudo Hermanto, agar berani memberantas mafia solar di daerah ini,karena hal ini sudah sangat meresahkan,dan apalagi bukan baru sekali saja SPBU milik Bupati Mitra di sorot karena persoalan distribusi BBM ujar Kandou.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu turun langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat.
Ia juga berharap anggota DPR RI Komisi III asal Sulawesi Utara, Marthin Daniel Tumbelaka dkk dapat terus mengawal persoalan tersebut dan mendukung langkah aparat penegak hukum dalam membantu masyarakat memperoleh solar secara adil.
“Kami berharap Pak Marthin Tumbelaka serta wakil rakyat lain nya agar terus mendukung usaha APH dalam membantu masyarakat memperoleh bahan bakar jenis solar di daerah ini tanpa diganggu mafia solar,” pungkasnya. *
^devon pondaag
