7PMNEWS.ID, JAKARTA—Di tengah beragamnya kondisi geografis, sosial, dan kapasitas daerah di Indonesia, dibutuhkan sistem evaluasi yang mampu melihat realitas serta tantangan yang dihadapi setiap pemerintah daerah secara lebih adil dan proporsional.
Momentum keberhasilan pembangunan daerah tidak semestinya diukur hanya melalui angka-angka administratif yang seragam.
Pandangan tersebut diutarakan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Joune Ganda, saat menjadi panelis dalam kegiatan diseminasi Regional Government Success Scorecard (RGSS) yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (3/6).
Hajatan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan pemerintahan dan akademisi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bersama Kementerian Dalam Negeri, dengan topangan Chandler Governance Group (CGG).
Dalam forum tersebut, Joune Ganda yang juga menjabat Bupati Minahasa Utara itu menegaskan bahwa keberagaman Indonesia harus menjadi pertimbangan utama dalam merancang instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Menurutnya, setiap kabupaten memiliki kondisi awal, tantangan pembangunan, serta kapasitas yang berbeda-beda sehingga tidak dapat disamakan dalam satu ukuran penilaian yang seragam.
“Kabupaten di Pulau Jawa tentu menghadapi kondisi yang berbeda dengan kabupaten di kawasan perbatasan, kepulauan, atau pegunungan. Ketika kita mengukur keberhasilan daerah, yang perlu dilihat bukan hanya hasil akhirnya, tetapi kondisi awal, kapasitas yang dimiliki, serta tantangan yang harus dihadapi,” ujar Joune Ganda.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pendekatan evaluasi yang tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses, keterbatasan, serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.
Terkait implementasi RGSS, Apkasi menyambut positif kehadiran instrumen tersebut sebagai langkah maju dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih terukur dan berbasis data. Namun demikian, Joune Ganda mengingatkan bahwa tujuan utama evaluasi bukanlah menciptakan kompetisi yang melabeli daerah sebagai yang terbaik atau terburuk.
Sebaliknya, evaluasi harus menjadi sarana pembelajaran yang mendorong perbaikan berkelanjutan bagi seluruh pemerintah daerah.
“RGSS harus menjadi instrumen pembelajaran, bukan instrumen penghakiman. Tujuannya bukan menentukan siapa yang terbaik dan terburuk, melainkan agar seluruh daerah bisa bergerak maju bersama,” tegasnya.
Apkasi juga menyoroti pentingnya penerapan metode evaluasi yang memperhatikan kesetaraan karakteristik daerah.
Menurut organisasi yang menaungi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia tersebut, perbandingan kinerja akan lebih objektif apabila dilakukan terhadap daerah-daerah yang memiliki kondisi serupa.
“Kabupaten kepulauan harus dibandingkan dengan kabupaten kepulauan, perbatasan dengan perbatasan, dan industri dengan industri. Harus membandingkan yang sebanding,” tambah Joune Ganda.
Lebih jauh, Apkasi menegaskan dukungannya terhadap penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data (evidence-based policy).
Pendekatan ini dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih akurat, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai kondisi riil di lapangan.
Bagi Apkasi, pembangunan daerah yang berkualitas tidak hanya membutuhkan data yang kuat, tetapi juga pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik setiap wilayah. Karena itu, instrumen evaluasi yang dikembangkan harus mampu menggabungkan objektivitas data dengan perspektif empati terhadap keragaman daerah.
Melalui pendekatan tersebut, hasil evaluasi diharapkan tidak sekadar menjadi laporan capaian kinerja, tetapi juga menjadi sarana penguatan otonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. *
^irvine ferrari
