7PMNEWS.ID, MAUMBI–Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memberi perhatian serius terhadap pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Ada dua persoalan mendasar dengan masih ditemukannya dalam pengelolaan keuangan desa, yakni minimnya pemahaman terhadap regulasi serta lemahnya komitmen sebagian aparatur desa dalam menjalankan tanggung jawab.
Warning tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Minut, Novly Wowiling, saat mewakili Bupati Joune Ganda membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di The Sentra Hotel Manado, Senin, 9 November 2026.
Workshop ini turut dihadiri personil DPR RI, Hillary Brigitta Lasut, Kepala Perwakilan BPKP Sulut Heru Setiawan, Plt. Kepala Dinas PMD Sulut Novita Lumintang, Korwas APB BPKP Fakri Dhani, serta jajaran pemerintah desa se-Kabupaten Minahasa Utara.
Menurut Sekda, kedua aspek tersebut harus berjalan beriringan agar pengelolaan Dana Desa tidak menimbulkan kesalahan administrasi maupun persoalan hukum.
“Pemahaman yang baik harus disertai komitmen yang kuat. Tanpa keduanya, pengelolaan keuangan desa tetap berpotensi mengalami kesalahan,” tegas Novly.
Ia juga mengingatkan bahwa berkurangnya alokasi Dana Desa menuntut pemerintah desa semakin cermat menentukan prioritas pembangunan. Anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan untuk program produktif yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sekda mendorong 114 desa di Minahasa Utara agar lebih kreatif menggali potensi lokal, tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mengembangkan sektor ekonomi produktif, pariwisata desa, dan ketahanan pangan.
Salah satu peluang yang disorot adalah pengembangan komoditas cabai atau rica. Tingginya kebutuhan pasar dan fluktuasi harga dinilai menjadi kesempatan bagi desa untuk memperkuat produksi pertanian sekaligus membantu mengendalikan inflasi daerah.
Selain itu, Pemkab Minut terus memperkuat sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan desa melalui pemanfaatan aplikasi serta inovasi pengawasan Inspektorat bersama perangkat daerah terkait.
Novly berharap kegiatan tersebut menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan desa, sehingga tidak lagi terjadi kesalahan akibat ketidakpahaman regulasi maupun lemahnya tanggung jawab aparatur. *
^irvine ferrari
