7PMNEWD.ID, RATAHAN-Pembangunan di Minahasa Tenggara di era kepemimpinan Bupati Ronald Kandoli dinilai stagnas alias jalan ditempat. Tidak ada kemajuan terlihat saat pemerintahannya sudah memasuki tahun kedua.
Fenomena begitu transparan soal pembangunan yang bersentuhan langsung dengan rakyat kecil disaat perekonomian saat ini makin terpuruk dan tidak ada inovasi yang dilakukan seorang Bupati untuk mengurangi beban penderitaan masyarakat daerah ini.
Sementara hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 sejak Bupati Ronald Kandoli memimpin daerah ini dinilai tidak patuh terhadap undang-undang dalam pemeriksaksaan hasil laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berbagai tanggapan miring langsung mengemuka termasuk menyentil soal penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan daerah ini.
Sementara dalam hasil pemeriksaan BPK tahun 2025, hasil penilaiannya buruk alias tidak tertib.
Menanggapi hal tersebut, mantan birokrat
yang pernah memegang jabatan sebagai asisten I bidang Pemerintahan didaerah ini, Gotlieb Mamahit angkat suara.
Menurutnya, bupati dan wakil bupati harus melakukan evaluasi terhadap penilaian tersebut.
” Sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah harus melakukan evaluasi dengan catatan harus tegas, keras tapi cerdas,” kata Mamahit.
Ditambahkan olehnya, bahwa TAPD saat ini sudah mulai tidak cerdas dan teliti sehingga terjadi penilaian seperti itu.
” Mungkin so pakai gaya pasrah, tapi ingat…pasrah bukan berarti menyerah,” semburnya. *
^devon pondaag
