7PMNEWS.ID, JAKARTA–Bupati Kabupaten Minahasa Utara Joune Ganda yang juga mewakili Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), menghadiri Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI membahas program pembangunan didalamnya juga Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (7/5).
Bupati Joune Ganda memaparkan bagaimana peran serta Pemerintah Daerah yang didukung oleh lembaga dan Kementrian dalam mencapai setiap program pembangunan yang ada.
Dia menyebut bagaimana penting Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan basis data terpadu yang menggabungkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Ini untuk menghadirkan data sosial ekonomi yang akurat dan tepat sasaran.
“Tentunya ini sangat berguna untuk mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar Kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang terukur, berkelanjutan,” ungkap Joune Ganda.
Terkait dengan JKN, lanjutnya bagaimana penerapan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam mengcover jaminan kesehatan masyarakat. Bupati menyatakan Minut merupakan daerah yang bakal jadi percontohan terkait dengan penyetoran iuran JKN yang terbayar 100%. Tidak menutup kemungkinan, Tahun 2025 ini, Kabupaten Minut bisa meraih kembali UHC Award seperti Tahun 2024 kemarin
Kehadiran Bupati Joune Ganda yang mewakili Apkasi, memiliki peran penting dalam persiapan pelaksanaan Munas Aplasi di Kabupaten Minahasa Utara dalam waktu dekat ini. Paparan strategis tentunya membawa dampak positif untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
Hadir pada Rapat Panja tersebut, Sekjen Kemenkes, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia, dan Apkasi.
(tian)
