7PMNEWS.ID, MANADO–Inovasi tiada henti terus dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalan memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan melalui transformasi digital.
Terobosan strategis yang dilakukan dengan meluncurkan SULUT BLUE DATA, ekosistem integrasi data kelautan dan perikanan untuk mendukung pembangunan ekonomi biru di daerah.
Peluncuran tersebut dirangkaikan dengan talk show bertajuk Kolaborasi dan Integrasi Data Kelautan dan Perikanan Berbasis Digital untuk Mendukung Ekonomi Biru di Sulawesi Utara, yang digelar di Hotel The Sentra Manado, Senin, 2 November 2026.
Hajatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dr. Tahlis Gallang bersama jajaran pemerintah daerah, akademisi, lembaga mitra pembangunan, serta pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan.
Dalam sambutannya, Sekdaprov Sulut menegaskan potensi kelautan dan perikanan Sulut harus dikelola secara produktif, terukur, dan berkelanjutan.
Data pemerintah menunjukkan produksi perikanan tangkap Sulawesi Utara telah menembus lebih dari 370 ribu ton sepanjang 2025.
Potensi tersebut ditopang berbagai komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol hingga malalugis.
Sementara itu, luas potensi lahan budidaya perikanan di 15 kabupaten/kota mencapai lebih dari 171 ribu hektare.
Namun, besarnya potensi tersebut membutuhkan sistem pengelolaan yang didukung data akurat dan terintegrasi.
Selama ini, informasi kelautan dan perikanan masih tersebar di berbagai instansi pemerintah, lembaga penelitian, organisasi nonpemerintah hingga kelompok masyarakat.
“Melalui SULUT BLUE DATA, Pemprov Sulut berupaya menyatukan berbagai informasi tersebut dalam satu ekosistem digital yang menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga mitra hingga pelaku usaha perikanan,” terang Tahlis Gallang
Sekdaprov menjelaskan, inovasi ini bukan sekadar aplikasi teknologi informasi, melainkan instrumen strategis untuk menghubungkan data ilmiah, ekologi, perikanan dan sosial-ekonomi masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan pemerintah.
Dengan demikian, kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan semakin berbasis bukti dan analisis data yang valid, bukan sekadar asumsi.
Integrasi tersebut juga tetap memperhatikan kewenangan masing-masing instansi, hak kepemilikan, kerahasiaan serta mekanisme berbagi data sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip Satu Data Indonesia.
Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait serta Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota menyiapkan penanggung jawab atau operator data, membangun mekanisme koordinasi yang jelas, serta menyediakan dukungan sumber daya dan anggaran agar sistem tersebut dapat berjalan berkelanjutan.
Pemprov Sulut berharap kehadiran SULUT BLUE DATA mampu memperkuat pengelolaan kawasan konservasi perairan dan perikanan tangkap berkelanjutan.
Lebih dari sekadar transformasi digital, inovasi ini diharapkan membawa manfaat nyata bagi kelestarian ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir.
“Peluncuran SULUT BLUE DATA menjadi langkah awal Pemprov Sulut dalam membangun tata kelola kelautan dan perikanan yang lebih transparan, terintegrasi, serta berorientasi pada pembangunan ekonomi biru demi mewujudkan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera dan berkelanjutan,” ujarnya. *
^irvine ferrari
