Joune Ganda Hadiri Rakor Kemendagri, Wujudkan Kemandirian Fiskal dan Tata Kelola Keuangan

7PMNEWS.ID, JAKARTA-Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membahas strategi penguatan pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jakarta, Selasa (28/07/2026).

Kehadiran Bupati Joune Ganda  dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. H. Bima Arya Sugiarto, S.I.P., M.Si., didampingi Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si.Kegiatan ini menjadi agenda strategis dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Apkasi H. Bursah Zarnubi, S.E., serta Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Eri Cahyadi, S.T., M.T., yang juga menjabat sebagai Walikota Surabaya.

Kehadiran para kepala daerah dan pimpinan organisasi pemerintah daerah tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah di seluruh Indonesia.Dalam kesempatan itu, Joune Ganda menegaskan bahwa penguatan tata kelola keuangan daerah merupakan salah satu faktor utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan daerah.

“Pengelolaan keuangan daerah yang sehat harus dibangun melalui perencanaan yang baik, belanja yang berkualitas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan secara inovatif tanpa membebani masyarakat. Dengan demikian, daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Joune Ganda.Bupati Joune Ganda juga menegaskan komitmen Pemkab Minahasa Utara dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui digitalisasi sistem, penerapan good governance, serta inovasi penggalian potensi pendapatan daerah.

Melalui rakor ini, Pemkab Minut kembali menunjukkan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. *

^irvine ferrari