7PMNEWS.ID, TONDANO-Bupati Minahasa Dr Robby Dondokambey, S.Si.,MAP., didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang l, SS., MAP., dan Sekda Dr Lynda Watania MM, MSi menyampaikan Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembicaraan Tingkat I yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Minahasa, Rabu (8/7).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Minahasa, Franky Wolayan, SE, didampingi unsur pimpinan DPRD itu turut dihadiri Anggota DPRD.
Bupati Robby Dondokambey menegaskan penyusunan laporan keuangan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis aktual dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara.
Secara umum, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp1,325 triliun, sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp1,239 triliun.
Bupati juga menguraikan keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, penguatan ekonomi lokal, ketahanan pangan, serta reformasi birokrasi.
Bupati juga menyampaikan kabar membanggakan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut merupakan opini WTP ke-12 secara berturut-turut, yang menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Menutup penyampaiannya, RD berharap pembahasan Ranperda bersama DPRD dapat berjalan secara objektif, konstruktif, dan penuh tanggung jawab hingga mencapai persetujuan bersama sesuai ketentuan yang berlaku.
Setelah penyampaian pandangan fraksi, DPRD Kabupaten Minahasa menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan menegaskan DPRD akan mencermati secara seksama substansi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 agar setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“DPRD Kabupaten Minahasa siap membahas Ranperda ini secara objektif, konstruktif, dan penuh tanggung jawab. Kami berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Minahasa,” ujar Franky.
^eric merentek
