7PMNEWS.ID, BITUNG-Mengantisipasi kondisi dan bermuara menjadi solusi terbaik, Komisi III DPRD Sulawesi Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat terkait persoalan akses jalan yang menghubungkan wilayah lingkar tambang Likupang dan Girian.
Dihubungi Selasa (16/6)), Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos menjelaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama menyusul kondisi jalan lama (existing) yang saat ini dilaporkan telah putus total dan membahayakan pengguna jalan.
Usai menghadiri Rapat Koordinasi yang dihadiri Walikota Bitung Hengky Honandar, Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, Presdir PT MSM/PT TTN, David Sompie, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Senin (15/6), mantan Ketua DPRD Minahasa Utara itu telah beberapa kali memfasilitasi pertemuan guna mencari solusi terbaik atas persoalan yang sudah berlangsung cukup lama tersebut. Namun hingga kini, pembukaan jalan baru yang telah disiapkan PT MSM masih terkendala proses penyelesaian lahan warga terdampak.
“Kami sudah beberapa kali memfasilitasi pertemuan ini, tetapi memang masih ada kendala di lapangan. Informasi yang kami terima, ada kesepakatan bahwa jalan baru belum bisa dibuka sebelum pembayaran lahan warga terdampak diselesaikan. Kondisi ini menimbulkan perbedaan sikap di masyarakat, ada yang menerima dan ada yang masih menolak,” ujar Berty.
Politisi PDIP itu menilai kondisi jalan lama yang sudah tidak layak digunakan membutuhkan langkah cepat dari seluruh pihak terkait. Apalagi status ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional yang berada di bawah kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Karena itu, Komisi III DPRD Sulut mendesak agar BPJN segera mengambil langkah konkret dan bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi di lapangan.
“Karena ini jalan nasional, Balai Jalan harus hadir dan bertanggung jawab. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat kondisi jalan yang membahayakan masyarakat,” tegasnya.
Diakuinya, Kapolres Bitung, AKBP Albert Zai menjanjikan dan memintakan waktu satu minggu untuk menuntaskan permasalah tersebut agar jalan alternatif bisa segera dilewati.
“Memang belum ada titik temu, karena masih dicari harga preserve antara PT MSM dengan warga pemilik tanah. Tentunya nanti di nego, karena sampai sejauh ini masih tarik menarik soal harga tanah masyarakat. Intinya harus ada titik temu soal satu harga, ” ungkapnya.
Dia berharap seminggu kedepan, bisa ada solusi dan jalan keluar karena jalan tersebut begitu vital sebagai urat nadi perekonomian masyarakat dan pelaku usaha. *
^pas m
