7PMNEWS.ID, RATAHAN-Arahan tegas Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI yang salah satunya adalah menindak tegas oknum pejabat TNI/ Polri atau pejabat siapa saja yang memback-up tambang ilegal, langsung diatensi Kapolres Minahasa Tenggara (Mitra), AKBP Handoko Sanjaya.
“Kami menyambut baik dan siap menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait penertiban tambang ilegal. Polres akan memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk melakukan langkah penegakan hukum yang tegas dan terukur, tanpa pandang bulu,” tegas AKBP Handoko, kepada wartawan, Sabtu pagi (15/08).
Tak hanya fokus pada penindakan, Kapolres Mitra bersama jajarannya juga akan mengedepankan langkah pencegahan.
“Intinya sebelum kami akan melakukan tindakan akan dilakukan sosialisasi dan pengawasan di lapangan. Penertiban ini bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk melindungi lingkungan, keselamatan masyarakat, dan menjaga kedaulatan sumber daya alam demi kepentingan bangsa,” tambahnya.
Terkait dengan adanya potensi backingan, dimana Presiden menyinggung soal aparat atau pihak tertentu yang membackingi tambang ilegal, Kapolres Handoko sendiri tidak memberikan tanggapan. Hal ini pun menimbulkan spekulasi, jangan-jangan pihaknya ikut membacking bahkan menikmati setoran dari hasil kegiatan tambang ilegal di wilayah tersebut.
Arahan Presiden Prabowo sebelumnya menyoroti 1.063 tambang ilegal di Indonesia yang merugikan negara hingga Rp300 triliun. Penindakan akan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap oknum aparat atau pihak yang membekingi aktivitas ilegal tersebut.
Dengan langkah sinergis dan tegas ini, diharapkan penertiban tambang ilegal di Minahasa Tenggara dapat berjalan nyata dan efektif, memberi manfaat bagi masyarakat, dan menjaga kekayaan alam untuk generasi mendatang. *
Liputan: Devie Pondaag
Ratahan, Minahasa Tenggara
