7PMNEWS.ID, MINUT– Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 menetapkan pemisahan pemilihan umum (Pemilu) di tingkat nasional dan daerah. Putusan ini, memicu kekhawatiran di kalangan pemerintah daerah.
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) langsung mencari solusi atas putusan MA dengan menggelar diskusi daring pada Rabu, (2/7). Diskusi yang dipimpin oleh Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi (Bupati Lahat) dan Sekretaris Jenderal Apkasi, Joune Ganda (Bupati Minahasa Utara), dihadiri oleh para bupati anggota Apkasi, serta perwakilan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Apkasi) dan asosiasi pemerintah daerah lainnya.
Diskusi ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implikasi putusan MK tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kehadiran perwakilan dari berbagai asosiasi ini menunjukkan tingginya keprihatinan dan perhatian terhadap potensi dampak putusan MK terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Apkasi juga menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka yang ahli di bidang pemerintahan dan kepemiluan. Mereka antara lain Zulkifar Arse Sadikin, Anggota DPR RI Komisi II; Titi Anggraini, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem); dan Prof. Ramlan Surbakti, akademisi dan praktisi Pemilu berpengalaman.
Ketiga narasumber ini memberikan analisis komprehensif yang mencakup aspek legalitas, teknis implementasi, hingga dampak politik dan sosial dari pemisahan Pemilu.
Fokus utama diskusi adalah menganalisis dampak putusan MK terhadap pemerintah daerah. Pemisahan Pemilu berpotensi menimbulkan berbagai tantangan, seperti alokasi anggaran yang terbatas, kesulitan koordinasi program, dan potensi ketidakstabilan pemerintahan daerah.
Perhatian publik terhadap dampak putusan MK ini sangat besar, dan diskusi yang diinisiasi Apkasi ini menjadi langkah penting dalam mengantisipasi dan meminimalisir potensi permasalahan yang mungkin muncul.
Para narasumber membahas pernyataan-pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Perludem, sebuah lembaga riset independen yang fokus pada isu kepemiluan dan demokrasi, guna memastikan analisa yang didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan komprehensif.
Diskusi ini juga membahas solusi dan strategi yang tepat bagi pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan sistem Pemilu yang baru. Para peserta diskusi diharapkan dapat merumuskan rekomendasi dan strategi untuk mengatasi tantangan yang muncul dan memastikan kelanjutan program pembangunan daerah.
Hasil diskusi ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi Apkasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan lembaga terkait. Apkasi berharap kontribusi ini dapat membantu menciptakan sistem Pemilu yang demokratis, efektif, dan efisien bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan dari pemerintah provinsi dan lembaga riset independen, diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang holistik dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
(tian)
