7PMNEWS.ID, MINUT-Kabupaten Minahasa Utara tengah menjadi buah bibir di pentas nasional sepekan terakhir ini. Dipercayakan sebagai ajang tuan rumah hajatan heboh yang menarik animo pejabat nomor satu di seluruh Kabupaten di Indonesia yakni peringatan ke-25 berdirinya Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bukan perkara mudah. Musyawarah Nasional (Munas) Apkasi yang digelar di Minut 29 Mei dan 30 Mei 2025 menjadi sejarah besar buat Tanah Tonsea yang terus menggeliat dibawa kepemimpinan hebat Bupati Joune Ganda yang juga memegang jabatan mentereng Wakil Ketua Apkasi. Minut bermandikan reputasi. Rentetan even berskala nasional digelar di Minut dalam nuansa Apkasi. Tentunya banyak yang bertanya, apa sebenarnya eksistensi dari Apkasi itu yang kini merayakan 25 tahun kehadirannya di Bumi Pertiwi dan kiprahnya dalam memperjuangkan dan memajukan otonomi daerah di Indonesia. Peringatan yang berlangsung di Minahasa Utara ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan Apkasi, mengungkapkan capaiannya, dan memandang ke depan untuk menghadapi tantangan otonomi daerah di masa mendatang. Momentum sakral ini dihadiri oleh para bupati, pejabat pemerintah, dan stakeholders terkait.
Kepala Dinas Kominfo Minahasa Utara, Robby Parengkuan, S.H., dalam keterangan pers Kamis, 29 Mei, mengungkapkan bahwa era reformasi dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka babak baru otonomi daerah di Indonesia. Namun, hal ini juga menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, koordinasi dan wadah untuk menyuarakan aspirasi daerah menjadi landasan berdirinya Apkasi.
Pada 30 Mei 2000, Apkasi dideklarasikan oleh 26 bupati dari 26 provinsi di hadapan Menteri Dalam Negeri, Surjadi Soedirdja, dan Menteri Negara Otonomi Daerah, Prof. Dr. Ryaas Rasyid. Deklarasi ini menandai awal perjalanan panjang Apkasi dalam memperjuangkan kepentingan pemerintah kabupaten di tingkat nasional. Sejak saat itu, Apkasi terus berkembang dan memperoleh status badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Visi dan Misi Apkasi:
Apkasi memiliki visi terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab guna mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mencapai visi tersebut, Apkasi memiliki misi utama:
1. Membangun kerjasama harmonis, sinergis, dan saling menguntungkan antar anggota dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Membangun hubungan serasi antara anggota Apkasi dengan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat sesuai dengan strata pemerintahan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
3. Meningkatkan kemampuan anggota Apkasi dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance).
Tugas Pokok dan Fungsi Apkasi:
Sebagai organisasi yang mewakili pemerintah kabupaten se-Indonesia, Apkasi memiliki tugas pokok dan fungsi yang strategis, antara lain:
– Tugas Pokok: Memfasilitasi kepentingan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui advokasi, mediasi, dan fasilitasi; memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah; memfasilitasi kerjasama antar daerah; memfasilitasi pertukaran ide, informasi, dan pengalaman antar daerah; mendorong promosi potensi daerah; dan diseminasi serta sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait daerah.
– Fungsi: Menjadi mitra kritis dan strategis pemerintah dalam penyusunan kebijakan nasional.
Keanggotaan dan Struktur Organisasi:
Keanggotaan Apkasi meliputi seluruh pemerintah kabupaten di Indonesia berdasarkan stelsel pasif. Struktur organisasi Apkasi terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pengurus, Direktorat Eksekutif, dan Koordinator Wilayah (Korwil). Dewan Pengurus Apkasi memiliki struktur lengkap, harian, dan inti. Direktorat Eksekutif berperan penting dalam menjalankan operasional dan kebijakan teknis Apkasi. Korwil berperan dalam memfasilitasi kerjasama antar anggota di tingkat provinsi.
Program Unggulan Apkasi:
Selama 25 tahun beroperasi, Apkasi telah menjalankan berbagai program unggulan, terutama dalam hal advokasi dan pengembangan kapasitas daerah. Beberapa program advokasi yang dilakukan Apkasi antara lain:
– Advokasi terkait Undang-Undang Hukum Keuangan Negara Daerah (UU HKPD), terutama mengenai mandatory spending.
– Masukan untuk Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan APBD.
– Pendukung penundaan penghapusan tenaga honorer.
– Pemanfaatan Dana Insentif BUMD dan Biaya Tidak Tetap.
– Perluasan pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit bagi daerah.
– Dukungan terhadap RUU Perkotaan.
– Sistem Satu Sehat Nasional.
– Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.
– Kelembagaan Metrologi pasca UU HKPD.
– Kelembagaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten.
Selain advokasi, Apkasi juga aktif dalam program pengembangan kapasitas daerah melalui bimbingan teknis (bimtek), pelatihan, workshop, dan studi tiru di berbagai bidang, seperti penyusunan RPJPD dan RPJMD, kehumasan dan keprotokoleran, kearsipan, pertanian berkelanjutan, pengelolaan sampah, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan SIPD. Korwil di berbagai provinsi juga aktif melaksanakan kegiatan di daerahnya.
Sumber Pembiayaan Program Apkasi:
Program-program Apkasi dibiayai dari berbagai sumber, antara lain kas Apkasi, kerjasama dengan pihak ketiga, sharing pembiayaan dengan peserta, dan lembaga donor internasional.
Mewujudkan Otonomi Daerah yang Lebih Maju:
Peringatan 25 tahun Apkasi ini bukan hanya sekadar perayaan, melainkan momentum untuk menegaskan komitmen dalam membangun otonomi daerah yang lebih kuat, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dengan berbagai program dan advokasi yang dijalankan, Apkasi berupaya mendukung pemerintah kabupaten dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ke depan, Apkasi akan terus beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Kerjasama dan sinergi dengan seluruh stakeholder akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Partisipasi aktif dalam EXPO 2025 juga diharapkan dapat semakin memperkuat posisi Apkasi dalam perannya mengembangkan otonomi daerah di Indonesia.
(christian tuwonaung)
