7PMNEWS.ID, MINUT– Prestasi gemilang diraih Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dengan melampaui target nasional dalam cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Prestasi ini terungkap dalam Forum Komunikasi Strategi Pencapaian UHC yang digelar Rabu, 14 Mei 2025, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Minut.
Ini adalah hasil kolaborasi BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado dan Pemerintah Kabupaten Minut.
Hingga Maret 2025, jumlah peserta JKN aktif di Minut mencapai angka signifikan, meningkat pesat dari 29.842 pada tahun 2023 menjadi 546.636 pada tahun 2024, dan mencapai 3,2 juta pemanfaatan hingga Maret 2025. Rata-rata pemanfaatan harian pun meningkat drastis, dari 82 menjadi 1.489 peserta. Lonjakan ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan, terutama di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado, Betsy M.O Roeroe, menyampaikan keaktifan peserta JKN di Minut mencapai 87,35 persen per 1 April 2025. Dari total 448.850 penduduk, 392.079 terdaftar sebagai peserta aktif.
Capaian ini mengukuhkan Minut sebagai daerah UHC Non-Cut Off, menunjukkan cakupan kepesertaan JKN di atas 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta lebih dari 80 persen.
Berkat predikat ini, usulan pendaftaran peserta dalam tanggungan pemerintah akan langsung aktif tanpa verifikasi 14 hari, sesuai Perpres 82 Tahun 2018.
Kepala Dinas Kesehatan Minut, dr. Stela Safitri, M.Kes., menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkala layanan kesehatan di Minahasa Utara.
Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Minut, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan sektor swasta.
Komitmen Pemkab Minut untuk memastikan seluruh warganya terlindungi JKN, diiringi peningkatan jumlah penduduk, baik pekerja maupun penduduk tetap, telah mendorong jumlah peserta JKN di Minut melampaui target nasional, mencapai lebih dari 104 persen dari jumlah penduduk terdata.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(tian)
